Jakarta,Satucita.com – Grace Natalie, Staf Khusus Presiden Jokowi dan Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menarik semua kadernya dari Kabinet Indonesia Maju. Permintaan ini disampaikan setelah serangkaian tudingan dan fitnah yang dianggap merugikan Presiden Jokowi.
Dalam pernyataannya pada Jumat, 16 Agustus 2024, Grace menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menuduh Presiden Jokowi berniat merebut kendali PDIP. Grace meminta PDIP untuk menarik menteri-menterinya jika mereka sudah tidak mendukung pemerintah Jokowi. “Kalau memang sudah tidak sejalan dengan pemerintah, ya tarik saja menteri-menterinya. Gitu aja kok repot,” ujar Grace melalui pesan tertulis kepada Tempo.
Grace mengecam tudingan Hasto dan menantangnya untuk memberikan bukti konkret mengenai klaim tersebut. Ia menyebut pernyataan Hasto sebagai fitnah tanpa dasar yang jelas. “Tanpa bukti ucapan Mas Hasto bisa dipahami sebagai fitnah,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan adanya upaya pihak tertentu untuk merebut posisinya. Hasto mengklaim bahwa Jokowi merupakan sosok di balik upaya tersebut, berdasarkan informasi dari seorang mantan menteri. Hasto juga menambahkan bahwa mantan menteri tersebut mengindikasikan adanya keinginan Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP.
Ketegangan antara PDIP dan Istana Negara semakin memanas, dan isu tentang perombakan kabinet Jokowi mulai beredar. Beberapa sumber dari Koalisi Indonesia Maju, pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan bahwa reshuffle kabinet direncanakan akan terjadi pada pertengahan Agustus. Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, sering disebut dalam daftar yang akan terkena reshuffle. Yasonna adalah kader PDIP dan dikabarkan akan digantikan oleh Supratman Andi Agtas, politikus dari Partai Gerindra.
Saat ini, PDIP memiliki enam kader yang menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi, termasuk Yasonna, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga.
